JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) dalam menyelesaikan persoalan batas daerah agar tidak menghambat investasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam investasi salah satunya lantaran adanya persoalan batas antardaerah.

“Salah satu hambatan untuk berusaha, karena adanya daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas, kepastian tata ruang. Nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten/kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” katanya ddalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan menerbitkan peraturan yang menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian antarbatas daerah di Tanah Air.

“Maksudnya ini Kemendagri, kemudian juga keputusan dari Mendagri itu menjadi acuan untuk kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan,” ungkapnya.

Baca juga: Dorong Pemda Permudah Izin Investasi, Mendagri: Agar Bonus Demografi Tak Jadi Permasalahan

Lebih lanjut, Tito menyebut dari total 979 segmen batas daerah yang bermasalah, 668 segmen telah berstatus diselesaikan. Dengan rincian 138 segmen antar provinsi dan 530 segmen antar kabupaten/kota.

Dimana sisanya 311 segmen batas daerah statusnya belum diselesaikan. Dengan rincian 27 segmen antar provinsi dan 284 segmen antar kabupaten/kota.

Baca juga: Tito Karnavian Dorong Pemda Berinovasi untuk Tingkatkan PAD

“Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang jumlahnya 311, maka Mendagri bersama dengan Pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah. Jadi kebersamaan antara Kemendagri dengan Pemda,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika batas daerah bisa diselesaikan dengan kesepakatan di antara pihak-pihak terkait, maka akan dibuatkan peraturan menteri paling lama 5 bulan. Namun jika tidak ada kesepakatan maka mendagri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama satu bulan.

“Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat maka PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” pungkasnya.

(fkh)



Source link

By jrn686

Leave a Reply

Your email address will not be published.