VIVA – Serikat pekerja buruh Indonesia mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo dalam memperingati Hari Buruh Dunia atau May Day pada Sabtu, 1 Mei 2021. Petisi tersebut mengenai desakan agar Presiden Jokowi menghapus semua pengaturan tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2021.

“Kami mengajukan petisi kepada Presiden RI untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau sekurang-kurangnya menghapus semua pengaturan terkait ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” kata Presiden Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea melalui keterangannya pada Sabtu, 1 Mei 2021.

Setidaknya, ada beberapa poin yang menjadi sorotan serikat pekerja buruh dalam memperingati May Day hari ini. Di antaranya terkait pengaturan upah minimum. Dalam UU Cipta Kerja diatur UMK bersyarat; UMSK dihapus; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat alternatif, yaitu inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

“Pengaturan yang demikian menunjukkan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh,” ujarnya.



Source link

By jrn686

Leave a Reply

Your email address will not be published.