Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day. Di momen ini biasanya para buruh menyuarakan keluh kesahnya, tak terkecuali soal hak cuti haid yang sering tidak didapatkan pekerja perempuan.

Seperti yang disampaikan Gita, buruh perempuan di Jakarta, dirinya mengaku sulit sekali mendapatkan hak cuti haid dari perusahaan tempatnya bekerja. “Cuti haid hanya sebatas tulisan,” terangnya beberapa waktu lalu.

 haid

Sebagai buruh perempuan yang juga sedang menyusui, dia pun mengaku susah sekali mendapatkan ruang laktasi di perusahaannya. “Padahal, itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Belum lagi waktu kerja yang enggak pasti, bisa dari pagi sampai tengah malam,” tambahnya.

Hal serupa pun dikeluhkan Caca, salah seorang pekerja perempuan di Jakarta. Di tempatnya bekerja, buruh perempuan yang mengambil cuti haid itu kadang dinilai manja, bahkan kalau mau ambil cuti haid, atasan suka memandang sinis.

“Mau ambil cuti haid nih, kadang tuh di-sinisin sama atasan. Terus, kalau perempuan bersuara, dianggap emosional. Diam saja dianggap nurut-nurut aja. Makin sempit deh ruang perempuan meski di kelas-kelas pekerja,” tuturnya.

Padahal, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa hak cuti dan istirahat tidak dihapus dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan. “UU ini tidak menghilangkan hak istirahat saat haid dan istirahat melahirkan yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” papar Menteri Ida awal Oktober 2020.

Begitu juga soal jam kerja lembur. “Tetap diatur waktu kerja lembur maksimal 4 jam dalam satu hari. Waktu istirahat dan cuti tetap ada dan diatur,” ungkap Menteri Ida.

Dia memastikan pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja atau buruh. Adapun mekanisme jam kerja tetap mengikuti ketentuan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yaitu 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu serta 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu pekan.

Sementara itu, soal hak cuti haid ini tertuang di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Evaluation Konvensi Internasional Kementerian Ketenagakerjaan Umar Kasim mengatakan, sudah jelas tertera dalam pasal tersebut bahwa perempuan haid boleh izin kerja. Apalagi dalam kondisi kesakitan dan diharuskan untuk istirahat.

“Perempuan dapat waktu istirahat kalau merasakan sakit, ini jelas ada pasalnya. Tapi sayangnya perempuan yang mengambil cuti haid tersebut, no work no pay, kalau tidak ya hak cuti dikurangi. Seharusnya ini tidak dikurangi dalam cuti hak dasar,” ujar Umar beberapa tahun silam.

Umar menambahkan, perempuan tidak perlu takut untuk mengambil cuti haid, dengan cara izin kepada atasan atau melalui HRD. Kalau terpaksa bekerja pasti ada dampak serius yang dihadapi.

Hal serupa pun digaungkan Kasi Kapasitas Kerja Institusi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Syahrul Efendi, perempuan wajib mengambil cuti haid. Sebab, ketika haid hari pertama dan kedua, perempuan butuh banyak istirahat.

Menurutnya, ini pun penting untuk penyegaran. Terlebih, perempuan sangat rentan anemia karena banyak darah yang keluar saat haid hari pertama dan kedua. “Kalau bekerja di hari pertama dan kedua haid akan berisiko si perempuan mengalami anemia karena tubuhnya sangat lemah,” tambahnya.

Jadi, Syahrul mengimbau pada perusahaan agar memberikan hak cuti haid tersebut. “Kalau sudah mengalami anemia, risiko penyakit penyertanya akan serius. Jadi, kalau ada pekerja perempuan yang meminta hak cuti haid, jangan dilarang apalagi sampai harus menunjukkan bukti, itu tidak etis,” tegasnya.

(DRM)



Source link

By jrn686

Leave a Reply

Your email address will not be published.